Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Dunia Timur, khususnya Indonesia telah
memberikan banyak perubahan dalam berbagai segi kehidupan bangsa.
Sebagai contoh, sebelum kedatangan dan penguasaan bangsa Barat di
Indonesia, sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum
yang berlaku adalah sistem pribumi . Sistem pemerintahan yang dimaksud
adalah sistem pemerintahan berbentuk kerajaan atau kesultanan. Struktur
birokrasi yang didominasi oleh kekuasaan raja atau sultan, kemudian
dibantu oleh orang-orang kepercayaan yang berada di bawahnya, seperti
Penasihat Kerajaan, Patih, Menteri, dan Panglima.
Struktur
pemerintahan yang telah lama berjalan sebelum kedatangan kaum imperialis
tersebut merupakan suatu bentuk birokrasi yang menuntut ketaatan penuh
dari bawahan (rakyat) kepada atasan (raja / sultan dan para
pembantunya), namun tidak menjadikan rakyat terbebani. Sebaliknya,
membentuk hubungan antara raja dengan rakyat yang dikenal dengan nama
patron-client. Patron memiliki hak yang lebih baik kedudukannya,
kebesarannya, kehormatannya dan segala hak-hak istimewanya. Sebaliknya
client, memiliki kewajiban untuk mengabdi, menghormati, dan taat kepada
patron yang dianggap sebagai pelindungnya. Patron ini biasanya sebagai
atasan dan client sebagai bawahan.
Hubungan patron-client dapat
diibaratkan hubungan bapak-anak. Jadi, raja harus merasa dirinya sebagai
bapak yang harus menaungi rakyatnya sebagai anak. Kalaupun rakyat
bekerja untuk raja, itu semata-mata bagian dari pengabdian anak terhadap
bapaknya. Keadaan itu mencerminkan sistem politik tradisional.
Oleh
karena itu, secara umum dengan pola hubungan patron-client ini raja
memiliki wibawa yang tinggi dan rakyat berada dalam kehidupan yang
sejahtera.
Ketika kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia,
sistem pemerintahan tradisional tadi diganti oleh sistem pemerintahan
kolonial. Dalam sistem kolonial ini, pihak penjajah berperan sebagai
pihak yang menguasai dan menjajah, sementara pihak pribumi harus tunduk
atas segala peraturan yang diterapkan pihak kolonial. Hubungan
patron-client tidak lagi menggambarkan hubungan antara seorang ayah dan
anak yang saling mengayomi, tetapi lebih pada bentuk penguasaan satu
pihak ke pihak lainnya. Dalam praktiknya mengakibatkan kerugian di satu
pihak (pribumi) dan keuntungan di pihak lain (penjajah).
Sistem baru
yang diterapkan oleh bangsa kolonialis tersebut, secara umum membawa
perubahan pada struktur masyarakat yang selama ini berlaku. Dalam
kehidupan kerajaan, sistem kolonial sangat merugikan bagi
pembesar-pembesar yang selama ini berkuasa. Meskipun sebagian jabatan
dalam kerajaan ada yang masih dipertahankan, namun tetap saja posisi
kerajaan yang sebelumnya sebagai institusi paling atas harus tunduk pada
pemerintahan kolonial yang berkuasa saat itu. Kedudukan dan kewibawaan
raja digeser oleh penguasa baru yang berkulit putih.
Abad ke-19 dan
awal abad ke-20, Indonesia sudah berada pada penguasaan bangsa Belanda.
Oleh karena itu sistem pemerintahan yang diterapkannya pun adalah sistem
pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Kekuasaan tertinggi saat itu
dipegang dan diatur oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Namun demikian,
dalam hal-hal tertentu Pemerintah Hindia-Belanda banyak menggunakan jasa
pihak pribumi. Dalam pelaksanaan struktur pemerintahan dari atas ke
bawah, Belanda menyusun bentuk pemerintah, yaitu:
1. Pemerintahan
yang dipegang oleh kaum pribumi yang dinamakan dengan Pangreh Praja
(PP). Pejabat yang duduk dalam Pangreh Praja adalah Bupati, Patih,
Wedana, dan Asisten Wedana
2. Pemerintahan yang dipegang oleh
orang-orang Belanda yang disebut dengan Binenland Bestuur (BB), antara
lain Gubernur Jenderal, Residen, Asisten Residen, dan Controleur.
3. Pemerintahan Zelfbestuur yaitu kerajaan yang berada di luar struktur pemerintahan kolonial.
Berdasarkan
struktur birokrasi di atas, Asisten Residen setaraf dengan jabatan
Patih, Controleur setingkat dengan Asisten Wedana, dan Asisten Wedana
setaraf dengan Asisten Controleur. Bupati diangkat oleh Gubernur
Jenderal atas rekomendasi dari Residen dan Asisten Residen. Awalnya para
bupati itu dipilih dan diangkat berdasarkan keturunan, terutama diambil
dari anak laki-laki pertama dalam keluarga, tetapi kemudian sesuai
dengan perkembangan kekuasaan pemerintahan kolonial, pengangkatan bupati
dilengkapi dengan beberapa persyaratan, terutama persyaratan
pendidikan.
Tuesday, 27 March 2012
Sistem Pemerintahan Pada Masa Kolonial
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Petunjuk Download
Semua link download akan dialihkan ke adf.ly secara otomatis,,,ketika masuk di halaman adf.ly , silahkan sobat klik tombol (SKIP AD atau LEWATI) pada kanan atas layar sobat atau drag tombol (SKIP AD atau LEWATI) tersebut ke kotak adress bar,,,setelah itu sobat akan langsung masuk ke halaman mediafire dan silahkan download filenya.............. enjoy :) :D
NB : jika saat mendownload, sobat diminta memasukan password untuk membuka filenya. silahkan masukan password "fnr-site.blogspot.com" (tanpa tanda petik!)
NB : jika saat mendownload, sobat diminta memasukan password untuk membuka filenya. silahkan masukan password "fnr-site.blogspot.com" (tanpa tanda petik!)
0 comments:
Post a Comment